Sejarah

Sejarah DPMPTSP

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta dalam rangka meningkatkan citra pemerintah dimata masyarakat yang dirasakan mengalami fenomena dekadensi yang cukup memprihatinkan sehingga dengan adanya upaya terobosan dalam kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat setidaknya dapat menjawab berbagai tantangan khususnya pada tataran implementasi pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisien. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 8 April 2011 telah meresmikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 sebagai lembaga yang secara fungsional memberikan pelayanan perizinan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah izin yang dikelolah adalah 17 jenis, dimana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, Kasubag Umum, dan 2 Kepala Seksi. Dengan berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ini maka secara legal procedural proses perizinan telah dilakukan terpusat, dan hal ini diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menandatangani semua jenis perizinan yang dikelolah oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang impact-nya pada akhirnya adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dapat dilakukan dengan optimal sebagaimana amanat Undang-undang. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pengembangan pelayanan publik, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berubah status menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah pada Tahun 2014 dengan jumlah izin yang ditangani adalah 30 jenis. Dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pada Tanggal 3 Januari Tahun 2017 dilakukan penyesuaian bentuk institusi pelayanan perizinan ini menjadi Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Transmigrasi yang kemudian pada 3 Januari Tahun 2018 disempurnakan dengan tambahan nomenklatur yang lebih lengkap yakni Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmirasi dan Tenaga Kerja dengan kewenangan seluruh jenis izin yang menjadi kewenangan Kab/Kota sebagaimana lampiran UU 23 Tahun 2016.