Cisco Umumkan Kerja Sama Percepatan Digitalisasi dengan Indonesia

Berita 20/09/2018

Cisco mengumumkan kesepakatan kerja sama dengan Indonesia dalam penyelenggaraan program Country Digital Acceleration (CDA).

Program kerja sama ini diumumkan pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo serta Presiden Cisco ASEAN Naven Menon dan Managing Director Cisco Indonesia, Marina Kacaribu.

Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat agenda digitalisasi, sehingga lebih cepat dan lebih efektif dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Program di Indonesia ini akan terfokus pada lima area utama, yaitu pemerintahan digital, industri digital, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digital, keamanan siber, dan inklusi digital.

“Pertumbuhan ekonomi digital bisa ditingkatkan dengan memperbaiki efisiensi layanan publik, membangun kemampuan inovasi lokal, dan digitalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia,” ujar Presiden Cisco ASEAN Naven Menon.

Sementara itu, Marina menyebut bahwa terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan misi dan agenda digital Nasional Indonesia. Hal tersebut termasuk memastikan kemampuan keamanan siber di seluruh Indonesia dapat sejalan dengan adopsi digital.

Marina juga menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dengan kemahiran teknologi tinggi. Melalui Cisco Networking Academy, Cisco menyebut telah melatih lebih dari 212.000 siswa di Indonesia, melalui kontribusi dalam bentuk alat, sumber daya, dan instruktur.

Melalui kerja sama dengan pemerintah ini, Cisco berharap akan mampu berpartisipasi untuk menciptakan tenaga kerja andal di masa depan. Tidak hanya Cisco, kerja sama ini juga disambut baik oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Thomas Lembong mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tengah bertransformasi menjadi ekonomi digital, seiring dengan tren yang terjadi saat ini dan meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah serta tenaga kerja muda mahir di bidang teknologi.

Tom juga memperkirakan akan menginvestasikan sebanyak dua hingga tiga miliar rupiah per tahun ke sektor e-commerce.

Selain itu, Thomas juga menyebut bahwa pemerintah harus menyediakan platform andal, dan merumuskan peraturan untuk memastikan ekonomi digital mematuhi standar keamanan dunia maya dan memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat.

(Sumber: Metrotvnews.com)

Rekomendasi
Indeks Kepuasan Masyarakat 03/08/2023 33 view
KEGIATAN PENGAWASAN 11/08/2022 35 view
Mal Pelayanan Publik 24/10/2023 37 view
DPMPTSP 23/03/2023 40 view