Perlu Sinergi Pusat dan Daerah Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Berita 14/12/2018

Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah terutama menghadapi perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian dan perlambatan. Kuncinya dengan menjaga APBN dan APBD serta memperbaiki iklim investasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan pihaknya menginginkan adanya sinergi yang semakin kuat tidak hanya dalam penggunaan APBN dan APBD, tapi juga dalam menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang baik.

“Tahun 2019 tantangan tidak semakin mudah, lingkungan global kita bahkan makin mengalami momentum pertumbuhan ekonomi yang melemah. IMF sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi global 2019. Bahkan, kemarin di G20 Buenos Aires, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi makin turun menjadi 3,5% tahun depan, pelemahan ekonomi disertai ketidakpastian yang makin tinggi,” paparnya, Senin (10/12/2018).

Pemerintah pusat dan daerah pun diharapkan dapat mengantisipasi dampak negatif ini dengan meminimalisir risiko terhadap perekonomian domestik.

Menkeu menyatakan APBN dan APBD harus dirancang untuk kesejahteraan masyarakat yang semakin adil, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan sehingga menciptakan daya dorong tidak hanya pada konsumsi masyarakat tetapi juga iklim investasi. APBN dan APBD, lanjutnya, dapat disusun secara countercyclical guna menyelamatkan perekonomian di saat-saat yang krusial.

“Perekonomian yang ukurannya sudah di atas US$1 triliun dan disertai arah kebijakan makroekonomi yang stabil, kondisi masyarakat yang memiliki daya beli, masyarakat yang mendapat kesempatan kerja, kemiskinan menurun, dan infrastruktur yang makin dibangun sehingga konektivitas makin kuat. Ini adalah aset sekaligus senjata untuk menjaga perekonomian dari situasi global yang tidak baik,” jelas Sri Mulyani.

Terkait iklim investasi, daya tarik Indonesia tidak akan dapat berubah apabila tidak ada kerja sama antara pusat dan daerah dalam membangun iklim investasi yang baik. Untuk itu, aturan perlu dipermudah, prosedur perlu disederhanakan, pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, tidak korupsi, efisien, akuntabel, serta peningkatan transparansi.

Pemerintah daerah juga dapat menciptakan simplifikasi, efisiensi, kebijakan yang bisa menarik modal untuk bisa ditanamkan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja.

Berdasarkan keterangan Bisnis, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, meningkat dari nota keuangan 2019 yang sebesar Rp2.439,7 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp778,8 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp826,7 triliun.

Belanja non K/L terdiri atas program pengelolaan utang sebesar Rp275,8 triliun, pengelolaan hibah negara sebesar Rp1,9 triliun, belanja lainnya Rp150,7 triliun, dan transaksi khusus sebesar Rp126 triliun. Sementara itu, pengelolaan subsidi Rp224,3 triliun dengan subsidi energi sebesar Rp159,9 triliun dan subsidi non energi Rp64,3 triliun.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal III/2018 yang mencapai Rp173,8 triliun. Angka ini mengalami penurunan 1,6% secara year-on-year (yoy) dari sebelumnya Rp 176,6 triliun.

———

Sumber: bisnis.com